By - - 0 Comments

KARAWANG, TVBERITA.com- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Amir Syamsuddin menyatakan tidak ingin melangkahi kebijakan Presiden terkait kisruh Polri dan KPK. Menurutnya revisi undang-undang tentang KPK yang santer diberitakan pun masih sebatas wacana. Kendati memang diberlakukanpun, itu untuk semakin memperbaiki kekurang KPK.

Ditemui TVBerita.com disela-sela pencangan program unggulan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang, Amir Syamsuddin mengatakan bahwa kedua institusi penegak hukum itu masih sangat dibutuhkan keberadaannya dan perlu diapresiasi tinggi.

Sementara itu, terkait desakan kepada Presiden SBY untuk turun langsung menangani kekisruhan antara Polri dan KPK, Amir mengatakan bahwa hal tersebut memang akan segera dilakukan sesuai dengan pernyataan Mensesneg pagi tadi.

Sebagaimana diketahui, ketegangan antara Polri dan KPK tersebut dipicu oleh terbongkarnya kasus korupsi pengadaan alat Simulator SIM di Koorlantas Polri yang dilakukan oleh Irjen Pol Djoko Susilo. (Tim TVBerita.com)