HUKUM

BPK Temukan Kejanggalan Dalam Laporan Keuangan DKI

Manager | Senin, 06 Juli 2015 - 17:24:17 WIB | dibaca: 11 pembaca

JAKARTA,TVBERITA.COM-Badan Pemeriksa Keuangan menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain sensus aset tetap dan aset lainnya kurang maksimal, pencatatan realisasi belanja operasional tidak didukung bukti pertanggungjawaban lengkap.
 
Hal itu terungkap dalam rapat paripurna perihal penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014.
 
Anggota V BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, pihaknya menemukan beberapa masalah pengelolaan sejumlah aset. "Ada beberapa masalah signifikan dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban Pemprov DKI," kata Moermahadi di Gedung Paripurna DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2015).
 
Permasalahan lainnya yakni pengendalian dan pengamanan aset dan kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp3,58 triliun belum memadai, tidak didukung dengan dokumen, sehingga berisiko pada keamanan aset. Laporan piutang pajak bumi bangunan dan pajak kendaraan bermotor tidak rinci. Pengendalian belanja modal atas paket lelang 85 paket senilai Rp214,29 miliar juga tidak rinci.
 
Pada semester II 2014, Moermahadi juga menyebut pihaknya menemukan ada 2.909 temuan dengan 6.481 rekomendasi senilai Rp2,65 triliun. Dari total tesebut, 4.453 rekomendiasi senilai Rp565 miliar sudah ditindaklanjuti. "Sementara 1.178 rekomendasi senilai Rp1,29 triliun belum sesuai rekomendasi atau dalam proses tindak lanjut," ujarnya.
 
Laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2014 mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK. "Pemeriksaan memberi pendapat atau opini tentang kewajaran informasi. Tidak dimaksudkan untuk mendiskreditkan. Kalau ada kecurangan dan indikasi yang merugikan negara harus diungkap," ujar dia
 
Dikatakan Moermahadi, BPK memiliki standar yang ketat dalam memeriksa laporan keungan pemerintah daerah. Sesuai ketentuan undang-undang, BPK menggunakan tiga aspek penilaian. Yaitu kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi negara, efektivitas sistem pengendalian internal dan kepatuhan.(MTV)










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)